REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengingatkan akan terjadinya kontraksi ekonomi jika penyerapan APBN 2016 terlambat sehingga kementerian/lembaga dan daerah harus segera merealisasikan berbagai program tahun 2016.

"Saya minta agar kegiatan segera dimulai pada Januari, jangan sampai terlambat karena kalau mundur akan terjadi kontraksi ekonomi," kata Presiden ketika menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Penghargaan Daerah Berprestasi Penerima Insentif Daerah 2016 di Istana Negara Jakarta, Senin (14/12).

Presiden meminta agar kebiasaan penyerapan anggaran di akhir tahun segera diakhiri.

"Januari harus mulai. Ini akan saya pantau terus, daerah mana yang menumpuk dananya di bank," kata Presiden.

(Baca juga: Presiden Serahkan DIPA)

Ia menyebutkan penyerahan DIPA 2016 merupakan awal dari keinginan semua pihak untuk memperkuat agar proses pencairan anggaran lebih cepat dan merata dan memberikan efek ganda.

Volume APBN 2016 mencapai Rp2.095,7 triliun di mana sebesar 37,4 persen dialokasikan melalui belanja kementerian negara/lembaga dan 36,7 persen ditransfer ke daerah dan alokasi Dana Desa, sisanya 25,8 persen melalui Bendahara Umum Negara. Alokasi belanja K/L. Sebesar Rp784,1 triliun diperuntukkan bagi 87 K/L.

"Kegiatan agar segera dimulai, segera lakukan lelang proyek dan kegiatan di 2016 agar efektif berjalan. Saya minta kepada para menteri dan kepala daerah meninggalkan pola yang rutin, cari terobosan, pangkas kendala administrasi," katanya.

Ia memerintahkan agar 42.000 peraturan yang menyebabkan keruwetan dipotong atau direvisi menjadi tinggal setengahnya saja. Menteri dan kepala daerah juga harus tahu ke mana alokasi anggaran itu. Presiden meminta mereka mengecek detil anggaran.

"Saya juga minta menteri mengecek satu per satu anggaran, pastikan anggaran bermanfaat. Jangan muncul jenis program yang tidak jelas, tidak konkret, jangan ada kalimat dan kata-kata bersayap," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika