REPUBLIKA.CO.ID, PANGANDARAN -- Ratusan personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan proses rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Pangandaran. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya unjuk rasa yang dilakukan pendukung pasangan calon (paslon) yang kalah.

"Kami kerahkan 799 personel kepolisian dan kantor KPU sampai saat ini masih kami jaga," kata Kapolres Kabupaten Ciamis AKBP Arif Rachman kepada Republika.co.id, Kamis (17/12).

Sebanyak 799 personel kepolisian disebar di beberapa titik yang harus diamankan. Sebagian ditempatkan di kantor KPU, Panwaslu dan di Gedung Dakwah yang dijadikan tempat rapat pleno KPU untuk rekapitulasi suara hari ini. 

Dalam rangka menjaga tahapan pilkada di Kabupaten Pangandaran, personel kepolisian jajaran Polres Kabupaten Ciamis yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Pangandaran juga mendapatkan bantuan tambahan personel. AKBP Arif menjelaskan, ada bantuan sebanyak dua kompi Brimob, anti huruhara dan tim penjinak bom (Jibom).

(Baca juga:  Pilkada Perdana Pangandaran" href="http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/15/12/17/nzi1ug370-ini-dia-pemenang-pilkada-perdana-pangandaran" target="_blank">Ini Dia Pemenang Pilkada Perdana Pangandaran)

Sebelumnya, ratusan massa melakukan unjuk rasa di kantor KPU Pangandaran. Mereka menanyakan legal standing dari KPU Pangandaran yang melanjutkan penyelenggaraan pilkada dari KPU Ciamis. 

Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Wiyono Budi Santoso mengatakan, pengunjuk rasa salah alamat. Hal itu seharusnya ditanyakan kepada yang melantik KPU Pangandaran.

Menanggapi para pengunjukrasa, Budi mengaku menerimanya dengan baik. Hal tersebut dianggap wajar. Akan tetapi, Budi menegaskan, pihaknya tidak akan terpengaruh dan diintervensi oleh pihak mana pun.

"Apa pun yang mereka sampaikan dan apa pun yang mereka lakukan tahapan pilkada tetap jalan," ujar Budi.