REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Ratusan pengurus PPP kubu Djan Faridz di kabupaten/ kota se-Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) wilayah Sumut di Medan dan Kantor DPW PPP Sumut.
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar, Senin (28/12), massa menuntut Menkumham Yasonna Laoly untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung.
"Menkumham harus mencabut SK kepengurusan Romahurmuziy dan mengesahkan kepengurusan Djan Faridz, karena itu merupakan putusan Mahkamah Agung," kata Aswan Jaya, Ketua DPW PPP Sumut kubu Djan Faridz.
Aswan mengatakan, saat ini sudah lebih dari 21 hari kerja sejak putusan MA diketok pada 2 November 2015 lalu. Sesuai UU Administrasi Pemerintahan, pembatalan keputusan yang diperintahkan pengadilan maksimal 21 hari kerja.
"Jadi, perbuatan Menkumham ini merupakan pelanggaran hukum," ujar Aswan.
Dalam aksi unjuk rasa ini, masing-masing ketua DPC PPP kabupaten/kota mendapat kesempatan menyampaikan orasinya. Para pengurus PPP juga menyebut tindakan Yasonna Laoly sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
"Yasonna bikin malu anak Medan. Kalau tidak ada kepentingannya, berarti dia bodoh, tidak tahu hukum," kata Ketua DPC PPP Asahan, Darwis Sirait.
Atas tindakan Yasonna yang dinilai telah melawan hukum inilah, pengunjuk rasa juga mendesak Presiden Jokowi untuk memberikan sanksi kepada Yasona, bahkan mencopotnya.
"Jika putusan MA tidak juga dilaksanakan kami akan terus berunjuk rasa," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika