REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik, Ray Rangkuti menilai saat ini tidak ada satu kubu pun yang bisa mengklaim menjadi pengurus yang sah Partai Golkar, dengan berakhirnya kepengurusan Munas Riau pada 31 Desember kemarin.

Menurut dia, satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Partai Golkar, adalah dengan cara secepatnya menggelar Musyawarah Nasional (Munas).

"Namanya kepengurusan berakhir wajib Munas sebenarnya. Untuk membentuk kepengurusan baru ya harus Munas gak ada lagi cara lain. Gak ada pintu yang lain selain Munas," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (31/12).

Namun, gelaran Munas tersebut sepertinya akan terhambat dualisme kepengurusan antara kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan kubu Agung Laksono (AL). Maka dari itu, menurut Ray, kedua kubu yang berseteru tersebut harus rela bertemu dan membentuk kepanitiaan bersama.

"Jadi nanti panitia ini diberi kewenangan penuh untuk menentukan tanggal, undangan, verifikasi calon ketua umum. Hanya itu gak ada kecuali. Kalau mereka tetap bersitegang ya selamanya golkar akan begini," jelasnya.

Seperti diketahui, Menkumham Yasonna Laoly telah mencabut SK Kepengurusan Munas Ancol. Pencabutan SK Munas Ancol tersebut juga diiringi berakhirnya masa berlaku kepengurusan Munas Riau pada 31 Desember kemarin. Akibatnya, Partai Golkar saat ini tidak memiliki kepengurusan yang sah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika