REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan mengambil alih Balai Latihan Kerja (BLK) milik Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam untuk dimanfaatkan sebagai pusat pelatihan pekerja menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
"Tinggal proses administrasi pemerintahan saja," kata Sekjen Kemenakertrans Abdul Wahab Bangkona di Batam, Ahad (3/1).
Ia mengatakan sayang bila BLK tidak difungsikan, padahal pekerja sangat membutuhkan pusat-pusat pelatihan untuk meningkatkan keahlian. Abdul menjamin, bila BLK itu dikelola oleh Kementerian, maka bisa segera difungsikan. "Kalau itu dihibahkan ke kami, kami operasikan segera," kata dia.
Ia berharap BP Kawasan tidak keberatan menghibahkan BLK ke kementerian, agar bisa dimanfaatkan seluasnya bagi peningkatan kapasitas pekerja.
Pemerintah pusat sangat memperhatikan pengembangan Sumber Daya Manusia, terutama di perbatasan karena berhadapan langsung dengan negara tetangga menghadapi MEA. Selain BLK, pemerintah juga akan mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan di perbatasan, mulai dari TK hingga SMA/ SMA, politeknik hingga universitas.
"Hanya dengan pembenahan optimalisasi instalasi pendidikan dan pelatihan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, politeknik dan universitas harus sinergi dan mengharmoniskan dengan standar internasional," kata dia.
BLK akan didorong bekerja sama dengan sekolah formal seperti SMK dan politeknik, sehingga ilmu yang dipelajari di SMK dan politeknik sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Karena, menurut dia, BLK yang lebih tahu apa kebutuhan industri, sehingga ilmunya perlu ditularkan di SMK dan politeknik, agar lulusannya siap pakai.
"BLK sangat dinamis dan memahami standar industri," kata dia.
Pada 2016, pemerintah pusat akan lebih bersinergi dengan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. "Kami juga mendorong swasta berpartisipasi pengembangan SDM kalau semua pihak punya komitmen, melihat ini sebagai sistem terpadu," kata dia.
Baca juga: Investor Pertanyakan Rencana Pemerintah Bubarkan BP Batam
Ikuti Whatsapp Channel Republika