REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Paket kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dimanfaatkan secara lebih maksimal oleh masyarakat. Pasalnya paket kebijakan tersebut memang ditujukan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.

"Sosialisasi literasi dan perlindungan konsumen misalnya, yang sudah dilakukan OJK Lampung harus bisa menjangkau kalangan yang lebih luas. Bahkan termasuk anggota legislatif," ujar anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Ahmad Junaidi Auly dalam kunjungan terkait reses ke kantor OJK Provinsi Lampung, Selasa (5/1).

Selain konsumen perbankan, OJK juga bertanggungjawab terhadap stakeholder di sektor pasar modal serta industri keuangan non-bank.

"Seperti waktu di Sidomulyo, Lampung Selatan, kita edukasi komunitas petani dan UMKM supaya mereka lebih memercayakan menyimpan uang di bank daripada disimpan di bawah kasur," jelasnya.

Selain itu edukasi serupa juga dilakukan di kalangan ibu rumah tangga dan mahasiswa. Junaidi mengatakan OJK berperan penting memberi rasa aman dan menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dan industri keuangan.

"Jadi jika ada kasus-kasus yang melibatkan sektor perbankan, OJK bisa jadi backbone. Dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak langsung jatuh," ujarnya.

Kepala Kantor OJK Provinsi Lampung Besari mengatakan sejak berkantor kurang dari setahun lalu, pihaknya telah melakukan kegiatan edukasi dalam lingkup literasi dan perlindungan konsumen perbankan sebanyak 19 kali di berbagai kota dan kabupaten di Lampung. Tinggal dua kabupaten yang belum dimasukkan dalam program ini yaitu Mesuji dan Way Kanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika