Rabu 06 Jan 2016 08:45 WIB

Pemerintah Perlu Fasilitasi Dialog Kelompok Din Minimi

Rep: Rizma Riyandi/ Red: Angga Indrawan
Kepala BIN Letjen Purn Soetiyoso (paling kanan,berdiri) berfoto bersama dengan kelompok bersenjata Nurdin alias Din Minimi di Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Aceh, Selasa (29/12).
Foto: Antara/Yusri
Kepala BIN Letjen Purn Soetiyoso (paling kanan,berdiri) berfoto bersama dengan kelompok bersenjata Nurdin alias Din Minimi di Desa Ladang Baro, Kecamatan Julok, Aceh Timur, Aceh, Selasa (29/12).

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN - Pengamat Politik UGM, Arie Sudjito menilai pemerintah perlu melakukan dialog dengan kelompok pemberontak Aceh, Din Minimi. Di antaranya merespons permintaan dari kelompok tersebut.

Menurut Arie, sejumlah permintaan kelompok bersenjata sempalan GAM ini layak untuk dipertimbangkan.  "Kalau hal ini dianggap sebagai bagian dari tantangan integrasi nasional, maka negara perlu meresponsnya," katanya, Rabu (6/1). 

Ia mengatakan perlu ada keadilan dalam persoalan Din Minimi. Misalnya, memberikan perhatian terhadap hukum politik masyarakat yang memberontak.  

Kelompok Din Minim menuntut perhatian pemerintah terhadap anak-anak yatim piatu dan janda eks kombatan GAM, pengawasan pilkada, pengawasan KPK terhadap Pemda Aceh, perlindungan keluarga Din Minimi, serta amnesti bagu anggota kelompok ini.