Jumat 08 Jan 2016 18:51 WIB

Saran Pengamat untuk Kurangi Ketimpangan Pendapatan

Rep: Satria Kartika Yudha/ Red: Nur Aini
Pendapatan (ilustrasi)
Foto: Republika/ Wihdan
Pendapatan (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Penelitian Center of Reform on Economis (Core) Mohammad Faisal mengatakan, kian melebarnya ketimpangan pendapatan di Indonesia karena lambatnya peningkatan pendapatan masyarakat menengah bawah. Sementara laju pertumbuhan pendapatan masyarakat menengah atas begitu cepat. Lantaran hal itu, ia menilai harus ada upaya serius dari pemerintah untuk dapat mengurangi ketimpangan.

"Perlu ada intervensi dari pemerintah dengan mendistribusikan pendapatan ke masyarakat golongan menengah bawah," kata Faisal kepada Republika.co.id, Jumat (8/1).

Caranya, kata Faisal, dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan warga miskin. Kalau lapangan pekerjaan yang tercipta lebih banyak untuk masyarakat golongan menengah atas yang memiliki pendidikan tinggi, maka sangat sulit meningkatkan pendapatan masyarakat menengah bawah. Akhirnya, mereka tidak bisa keluar dari garis kemiskinan dan ketimpangan pun urung berkurang.

"Inilah kenapa pertumbuhan ekonomi kita sejalan dengan melebarnya ketimpangan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi ketimpangan," ujar dia.  

Sebenarnya, kata Faisal, program dana desa bisa menjadi "senjata" yang ampuh untuk mengurangi ketimpangan. Sebab, dana desa adalah cara cepat untuk mendistribusikan pendapatan kepada golongan menengah bawah. Apalagi, penduduk miskin di Indonesia kebanyakan berada di pedesaan.

Dia menyarankan pemerintah memperluas penggunaan dana desa, tidak hanya sebatas untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Hal itu misalnya dengan membantu warga desa membangun usaha baik itu secara pribadi ataupun bisnis bersama.

Faisal mengakui, pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa bisa menambah pendapatan warga desa. Ini karena pembangunan tersebut disarankan dilakukan secara padat karya oleh warga desa setempat. Akan tetapi, tambahan pendapatan yang dimiliki warga desa tersebut hanya bersifat sementara. Kalau pembangunan infrastruktur selesai, maka akan hilang pula sumber tambahan pendapatan warga desa.

"Jangan membuat masyarakat desa bergantung dengan dana desa setiap tahun. Tapi, dana desa itu harus bisa membuat warga desa mandiri dalam menciptakan ekonominya," kata Faisal.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement