REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan ada orang yang ingin mengganggu posisinya sebagai pimpinan DPR RI. Padahal, dalam organisasi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ada pintu untuk melakukan evaluasi. Jadi, kalau ada pihak yang mengatakan sedang ada evaluasi terhadap kinerjanya di kursi Wakil Ketua DPR, dinilai hanya ingin mengganggu.
“Jadi, ada orang-orang ini, agak gatal-gatal gitu ya, ingin ganggu saya, padahal tidak ada pintunya,” kata dia usai menghadiri Rakernas I PDIP di Jakarta, Ahad (10/1).
Fahri menambahkan, di struktur organisasi PKS tidak ada lembaga yang bertugas mengevaluasi kinerja kadernya. Kalaupun disebut ada Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) bukan untuk mengevaluasi. Tetapi menerima laporan kalau ada kader PKS yang dilaporkan masyarakat terkait tindakannya sebagai kader. Namun, proses etik di PKS sudah menjadi hal biasa.
Fahri justru sangat menyayangkan kalau ada pihak di internal PKS yang membuka soal evaluasi terhadap kadernya sendiri. Apalagi membicarakan soal posisi atau kursi di lembaga legislatif.
Menurutnya, persoalan perebutan kursi adalah hal yang belum pernah diungkap di internal PKS. Terlebih sampai ke ruang publik. Sebab, selama ini memang tidak pernah ada pembicaraan soal perebutan posisi di PKS sendiri.
Sekretaris Harian Koalisi Merah Putih (KMP) ini menilai apa yang sudah diungkapkan pihak-pihak yang ingin mengevaluasi posisinya sebagai Wakil Ketua DPR hanya ingin menggangu dan belum dewasa dalam berpartai.
“Yang ngomong begini-begini ini kan mengganggu. Anggota DPR ada 40 orang, kenapa iseng sama kursi saya. Kursi kan banyak dari yang lain. Bawa dari rumah juga bisa. Banyak orang yang belum dewasa berpartai,” tegas dia.
Fahri juga membantah pihak yang ingin mengganggunya adalah Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS sendiri.
Sebelumnya berdasar keterangan yang didapat Republika.co.id, Presiden PKS Sohibul Iman serta Ketua Majelis Syuro Salim Segal Al Jufri menyatakan pihaknya sedang mengevaluasi kinerja seluruh kader PKS. Baik yang ada di struktur PKS maupun yang mendapat amanah di posisi eksekutif atau legislatif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika