REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengawasi aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).
“Kami diminta memantau oleh Bapak Presiden hal yang berkaitan dengan Gafatar. Ini menjadi meresahkan apakah ada latar belakang paham ideologi tertentu ataupun kepercayaan tertentu, atau tujuan tertentu yang ini sekarang didalami,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Rabu (13/1).
Dikatakannya, Jokowi meminta agar Polri dan Kemendagri melakukan pembinaan terhadap ormas yang ada di Indonesia, termasuk mengumpulkan data terkait Gafatar.
“Sekarang akan mencari, mengumpulkan data selengkap-lengkapnya. Kepolisian Indonesia serta Mendagri yang bertanggung jawab terhadap ormas-ormas karena Gafatar kan bagian dari ormas,” kata Pramono.
Ia pun menegaskan, jika terbukti Gafatar meresahkan, tindakan tegas harus segera diambil aparat. Apalagi, tak sedikit orang yang hilang dan diduga bergabung dengan organisasi tersebut.
“Ini pasti ada bujukan-bujukan yang sifatnya spiritualitas sehingga orang tertarik melakukan, tetapi kenyataannya sampai berkorban meninggalkan keluarga kan pasti ada sesuatu yang tertanam dalam dirinya,” katanya.
