REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Jakarta, akhir pekan ini. Rapimnas ini dinilai sebagai penentu apakah Golkar akan menggelar musyawarah nasional (munas) lagi tahun ini. Sebab, penyelenggaraan munas tergantung dari suara DPD Tingkat I Partai Golkar.

Namun, masih ada pro-kontra soal penyelenggaraan Rapimnas Golkar ini. Senior partai Golkar seperti Jusuf Kalla dan BJ Habibie sepakat rapimnas ini momentum untuk rekonsiliasi. Jadi, peserta rapimnas adalah kepengurusan dari hasil munas Riau.

Aburizal Bakrie yang sebelumnya ngotot tidak akan menggelar munas bersama, akhirnya sepakat dan bersedia menggelar rapimnas berdasarkan kepengurusan munas Riau.

Namun, Agung Laksono (wakil ketua umum munas Riau) menolak klaim rapimnas ini adalah untuk dua kubu. Menurutnya, rapimnas ini terselenggara murni dari kepengurusan munas Bali, jadi tidak ada kaitannya dengan munas Riau. Wakil Ketua Umum Golkar munas Bali, Ade Komarudin, yang saat ini menjabat sebagai ketua umum Golkar ikut bersuara.

"Itu fardhu kifayah," ujar Ade Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (22/1).

Dalam pengertiannya, fardhu kifayah berarti sebuah kewajiban. Dalam hukum Islam, fardhu kifayah wajib dilakukan oleh umat Islam. Namun, kewajiban itu akan gugur ketika umat Islam yang lain sudah melaksanakannya.

(Baca juga: Mahyudin: Ical tak akan Maju Lagi Jadi Ketum Golkar)

Ikuti Whatsapp Channel Republika