REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - -Penyelesaian konflik internal Partai Golkar dengan restu pemerintah dan Tim Transisi Penyelesaian Konflik Internal Partai Golkar yang diketuai Jusuf Kalla menemui titik terang. Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar yang digelar Munas Bali menyatakan akan menyelenggarakan Munas Luar Biasa.

Namun pilihan politik dan sikap Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie, yang mendorong musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dinilai tidak akan merubah Golkar sebagai partai oligarki.

"Dari awalkan memang cuma pertarungan elit, jadi ya mungkin Munaslub bisa memecahkan persoalan konflik internal, tapi tidak sebagai partai oligarki," ujar pengamat politik dari UI,  Zikril Hakim Badi di Jakarta, Selasa (26/1).

Zikril mengatakan dari dulu Golkar dimiliki elit yang mempunyai banyak kepentingan. Konflik Golkar cuma pentas politik yang berlangsung dalam lakon Rapimnas. Hal tersebut mungkin sebagai respon kepada harapan masyarakat. "Padahal nggak ada juga masyarakat awam yang mengikuti konflik itu," kata Zikril.

Zikril mengatakan Golkar selama ini terlalu banyak memainkan manuver politik. Tapi tugas-tugas pokok partai politik justru diabaikan. Partai justru berkonflik dan melakukan hal lainnya selain tugas pokok partai.

Konflik ini sempat berlarut terus dengan sikap yang ditunjukkan oleh Agung Laksono yang tak mengakui Munaslub. Sikap Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol itu seakan tidak ingin Golkar bersatu Besar kemungkinan kubu Agung Laksono tak mengakuinya.

Pilihan politik Ical dalam Rapimnas mendukung kekuasaan pemerintah. Ia telah mendeklarasikan dukungan pada pemerintah. Zikril menambahkah Agung yang lebih duluan juga mendukung pemerintah. Kini tinggal pemerintah mau mendukung siapa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika