REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menganggap deklarasi dukungan yang disampaikan Golkar ke pemerintah masih setengah hati. PDIP sebagai partai pengusung utama pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla masih menunggu aksi nyata Golkar secara politis mendukung pemerintahan di DPR.

“Kan kemarin baru pernyataan sikap, belum ditunjukkan pada kerja-kerja politik, dalam konteks mendukung terwujudnya pemerintahan yang efektif,” ujar Wakil Ketua Fraksi PDIP Arif Wibowo pada Republika.co.id, Selasa (26/1).

Menurut Arif, apa yang disampaikan oleh Golkar masih meragukan. Sebab, dalam pernyataannya, Golkar mendeklarasikan diri mendukung pemerintahan Jokowi. Namun, di sisi lain, menegaskan tidak akan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Alasan itu yang membuat posisi Golkar masih belum jelas bagi Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah (KP3). Seharusnya, kata dia, Golkar menegaskan dirinya mendukung pemerintah atau ikut dalam barisan partai pendukung KMP.

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, yang dibutuhkan PDIP bersama partai pendukung pemerintahan adalah pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Jadi kalau Golkar ingin bergabung, tunjukkan dengan bukti nyata, seperti mendukung kebijakan dan penganggaran pemerintah di parlemen.

Arif menolak anggapan bergabungnya Golkar akan membuat lemah fungsi kontrol ke pemerintah. Hal itu juga pernah dialami oleh PDIP saat menjadi minoritas di DPR karena mengambil peran sebagai oposisi. Artinya, banyak atau sedikitnya partai oposisi tidak membuat fungsi ‘cek and balance’ melemah.

“Toh semua partai di DPR meskipun memberikan dukungan secara politik (ke pemerintah) tapi tidak menghilangkan sikap kritis,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika