REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan draft revisi UU Terorisme baru akan diserahkan ke Presiden Senin pekan depan. Hari ini yang semula dipastikan draft selesai, namun masih ada beberapa pasal yang harus dibahas ulang.

Luhut mengatakan setidaknya ada 47 pasal yang terkandung dalam UU Terorisme, 12 pasal diantaranya menjadi pokok revisi. Pada Jumat (29/1) mendatang, dipastikan draft selesai dibuat oleh para drafter. Kemudian Senin akan diserahkan ke Presiden.

"Besok jam 4 sore kita cek dan jumat mungkin kita cek lagi. Senin depan kita serahkan presiden," ujar Luhut di Kantornya, Rabu (27/1).

Namun, Luhut enggan mengungkapkan apa konten dan perubahan dari 12 pasal yang menjadi poin revisi. Ia mengatakan baru akan mengekspose hal tersebut ketika Presiden telah ketok palu.

Di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat ditemui Republika di Kantor Menkopolhukam, Selasa (26/1) malam mengatakan ada beberapa hal yang menjadi inti perubahan revisi. Pertama, soal perluasan makna teroris dan makar.

Kedua, mekanisme pencabutan paspor bagi WNI yang pergi ke luar negeru untuk bergabung dengan kelompok radikal. Ketiga, soal pemanjangan masa tahanan selama proses penyelidikan dan penyidikan.

Dan keempat, soal deradikalisasi yang diperkuat. "Ini masih kita bahas. Intinya empat itu tadi kita rumuskan dulu semua agar tidak terjadi pro kontra setelah ini," ujar Yasonna, Selasa (26/1).

Ikuti Whatsapp Channel Republika