Selasa 02 Feb 2016 12:53 WIB

Wagub Menyayangkan Produksi Jagung Minim

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Winda Destiana Putri
jagung
jagung

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyayangkan minimnya produksi jagung di Indonesia. Sehingga, mengharuskan pemerintah melakukan impor komoditas pertanian tersebut.

Deddy menilai, impor jagung yang dilakukan saat ini merupakan hal yang menyedihkan. Sebagai negeri yang memiliki tanah yang subur, impor tersebut seharusnya tidak perlu terjadi.

"Impor jagung, menyedihkan. Ini satu hal memprihatinkan, kok jagung sampai impor. Kenapa?" ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (2/2).

Deddy mengatakan, jagung merupakan bahan baku utama pembuatan pakan ternak. Sehingga, tidak heran jika minimnya ketersediaan jagung berdampak terhadap harga unggas.

Saat ini, kata dia, naiknya harga daging dan telur ayam diduga karena minimnya ketersediaan jagung sehingga mengakibatkan tingginya harga pakan.

"Harga ayam sekarang tinggi, karena harga pakan mahal, jagungnya impor," kata dia.

Oleh karena itu, Deddy menilai perlu adanya peningkatan produksi jagung agar mampu memenuhi kebutuhan pembuatan pakan. Namun, saat ini minimnya ketersediaan jagung saat ini karena belum adanya data pertanian yang akurat.

"Validitas data yang harus punya. Setiap hektare ada datanya sendiri. Semestinya demikian," kata dia.

Dengan adanya data pertanian yang akurat, kata dia, akan diketahui jumlah produksi dalam setiap waktunya. Sehingga, pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dikatakan Deddy, pihaknya pun telah membentuk petugas penyuluh desa yang tergabung dalam klinik pertanian. Salah satu tugas mereka mendata potensi pertanian di setiap desa di Jabar.

"Nanti mereka juga bertugas mendata hasil pertanian. Jadi kita punya data pertanian yang akurat," tambah dia.

Tenaga penyuluh yang diterjunkan, kata dia, merupakan pakar di bidangnya. Selain mendata, mereka akan memberikan konsultasi bagi para petani.

Saat ini, kata dia, pemprov sendiri memiliki 6 ribu penyuluh dengan jumlah desa di Jabar 5.319 desa. Selain tenaga penyuluh, klinik desa juga menerapkan sistem kartu berobat bagi para petani.

Kartu ini, menurut Deddy, akan menyimpan data pertanian seperti pertumbuhan produksi setiap panen, serta tingkat ph tanah. Para penyuluh, akan langsung memasukkan data pertanian di suatu desa pada data base yang terhubung dengan akses internet.

Dengan cara ini, kata Deddy, maka setiap daerah bisa mendapatkan informasi soal kondisi pertanian di daerah lain. Nantinya, Ia juga berharap klinik pertanian dapat diterapkan pada bidang hortikultura yang tergolong mengalami gejolak harga.

"Data base pertanian ini sangat diperlukan terutama untuk pengendalian harga hasil pertanian. Sehingga laju inflasi bisa lebih terjaga."

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement