REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta memberikan pendampingan pada pelaku usaha mikro kecil menengah bidang makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan daya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
"Upaya pendampingan sesuai instruksi BPOM pusat kembali kami gencarkan ketika saat ini pelaku UMKM betul-betul menghadapi persaingan itu," kata Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta Diah Tjahjonowati di Yogyakarta.
Menurut Diah, pendampingan bagi UMKM di lima kabupaten khususnya yang bergelut di bidang kuliner atau produsen makanan kemasan telah dilakukan sejak awal 2015 sebagai persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Sementara saat ini, kata dia, memasuki tahap evaluasi, serta peningkatan implementasi materi pendampingan berkoordinasi dengan dinas kesehatan, serta Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) kabupaten/kota.
Ia mengatakan, beberapa materi pendampingan yang difasilitasi oleh petugas BBPOM Yogyakarta antara lain menyangkut peningkatan daya saing produksi dengan menghidarkan campuran bahan berbahaya, jaminan kesehatan, pengurusan izin edar, serta pembuatan kemasan makanan yang baik sehingga memenuhi standar Good Manufacturing Practice (GMP).
"Industri rumah tangga atau UMKM yang telah kami rangkul seperti produsen keripik, naged, sosis, serta bakso kemasan," kata Diah.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop UMKM DIY Eko Witoyo mengatakan hingga saat ini pelaku UMKM di DIY sebagian besar masih didominasi industri di bidang pangan atau kuliner."Industri itu mungkin yang paling mudah diusahakan masyarakat dibanding lainnya," kata dia.
Industri di bidang pangan atau kuliner paling banyak diminati masyarakat sebagai peluang usaha karena investasi yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Selain itu juga dapat dilakukan dengan teknologi peralatan yang sederhana.
Kendati demikian, manurut dia, meski industri pangan berkembang pesat, namun belum semua pelaku UKM tersebut yang memiliki sertifikat MD dan ML dari BBPOM, maupun sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
Sementara itu, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Henry Ardiyanto mengatakan selain meningkatkan kualitas produksi, ia juga mendorong UMKM di DIY mampu mengembangkan pemasaran produk melalui penguasaan teknologi informasi agar mampu bersaing dengan produk luar negeri di era MEA.
"Khususnya untuk pemasaran, penggunaan teknologi informasi tidak bisa dielakkan untuk bersaing dengan produk-produk luar," kata dia.
Selain itu, dia mengatakan, pelaku usaha kecil juga perlu mengubah orientasi pasar. Bukan hanya menyasar pasar tradisional atau lokal saja, namun juga nasional, bahkan internasional.
"Harus dibuka cakrawalanya, jangan hanya berkutat pada pasar di Yogyakarta saja, atau Indonesia saja," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika