Selasa 09 Feb 2016 18:09 WIB

Pelibatan KPK dan PPATK dalam Penilaian Caketum Golkar Perlu Dipertimbangkan

Rep: Reja Irfa Widodo/ Red: Bilal Ramadhan
 Rapat konsolidasi persiapan Munaslub di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (4/2).   (Republika/Rakhmawaty La'lang)
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Rapat konsolidasi persiapan Munaslub di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (4/2). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Ace Hasan Syazily, menilai, perlu ada upaya mendorong pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menilai rekam jejak dari Calon Ketua Umum (Caketum) Partai Golkar di Musyawarah Nasional (Munas) mendatang.

Bahkan, tidak hanya itu, perlu ada pelibatan dari Kepolisian ataupun Kejaksaan dalam menilai rekam jejak Caketum Partai Golkar tersebut. Hal ini, ujar Ace, tidak terlepas dari kriteria pemimpin partai Golkar pada masa mendatang, yang memenhui aspek Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT).

Keterlibatan aparat penegak hukum itu nantinya diharapkan bisa memastikan tidak adanya kasus hukum yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar pada masa mendatang.

''Dalam memaknai aspek Tidak Tercela itu, saya rasa perlibatan KPK dan PPATK, atau bahkan Kepolisian dan Kejaksaan, perlu dipertimbangkan. Ini untuk memastikan partai memiliki pemimpin yang bersih,'' kata Ace Hasan saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (9/2).

Ace Hasan menjelaskan, sah-sah saja jika ada lembaga lain di luar internal Partai Golkar yang melakukan penilaian rekam jejak terhadap Caketum Ketua Golkar pada Munas mendatang. ''Toh, kan nanti yang memilih dari DPD I, DPD II, dan Ormas Golkar,'' ujar Ace Hasan.

Tidak hanya itu, pelibatan aparat penegak hukum ini dianggap menjadi terobosan baru yang diterapkan Partai Golkar dalam pelaksanaan Munas mendatang. Munas tersebut, kata Ace Hasan, juga dapat menjadi momentum untuk memperbaiki citra Partai Golkar di mata publik, yang dinilai cukup buruk dalam setahun terakhir.

Terutama pasca kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam permintaan saham PT Freeport, yang diduga dilakukan oleh kader Partai Golkar, Setya Novanto. ''Harus ada terobosan baru di Munas mendatang. Ini juga menjadi momentum untuk memperbaiki citra Partai Golkar di mata publik,'' kata mantan Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Rencananya, Munas Partai Golkar memang akan digelar pada April atau Mei 2016 mendatang. Salah satu agenda besar dalam Munas tersebut adalah memilih Ketua Umum Golkar yang baru. Sejauh ini, sudah ada 11 nama yang digadang-gadang bakal mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement