REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi menyatakan bahwa dua kabupaten di provinsi itu, yakni Merangin dan Bungo, darurat banjir.
Kepala BPBD provinsi setempat, Arif Munandar mengatakan, curah hujan tinggi di Provinsi Jambi mengakibatkan Jambi wilayah barat, seperti Kerinci, Merangin, Sarolangun dan Bungo dilanda banjir.
"Saat ini wilayah Jambi bagian barat yang sudah dinyatakan darurat banjir adalah Merangin dan Bungo. Bahkan dua daerah ini juga dilanda banjir bandang," kata Arif di Jambi, Selasa (9/2).
Banjir bandang di Merangin menyebabkan tiga jembatan gantung putus terseret arus dan merusak satu unit bangunan sekolah dasar serta merusak lahan pertanian.
Sedangkan banjir bandang di Bungo, Sabtu (6/2) kemarin menyebabkan 432 rumah terendam banjir.
"Di Merangin banjir bandang banyak merusak infrstruktur termasuk sekolah dan merendam ratusan rumah, dan banjir bandang di Bungo menerjang dan merendam dua desa. Rinciannya 277 rumah di Desa Batu Kerbau dan155 di Desa Baru, enam rumah diantaranya hanyut. Kejadian itu juga merusak dua buah masjid dan dua sekolah dasar," kata Arif.
BPBD sendiri, katanya telah menerjunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke Kabupaten Bungo. Tenda-tenda pengungsian dan juga dapur umum telah didirikan.
Dari laporan yang ia terima, kejadian banjir bandang itu sangat cepat, warga tak sempat menyelamatkam harta benda. Sementara sarana transportasi menuju ke lokasi terbatas.
Saat ini, lanjutnya, warga di desa tersebut kesulitan mendapatkan air bersih. Kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah tambahan alat transportasi air, serta perbaikan perumahan warga, sarana ibadah serta sekolah dasar.
Akibat kejadian itu, delapan kepala keluarga (KK) terpaksa diungsikan. Pihak BPBD, TNI dan Polri pun telah melakukan langkah evakuasi jika sewaktu-waktu diperlukan.
Arif mengungkapkan, BPBD Provinsi Jambi telah memberikan surat kepada bupati/ walikota untuk mengambil langkah-langkah mengantisipasi terjadinya banjir dan longsor yang bisa memicu jatuhnya korban jiwa dan kerugian materil masyarakat.
"Kita sudah menyurati bupati/ walikota agar mensosialisasikan ke warga untuk terus waspada, sehingga para kepala desa bisa melindungi warganya," kata Arif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika