REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pelantikan organisasi masyarakat Kosgoro 1957 yang dipimpin Agung Laksono di DPP Partai Golkar dibatalkan. Sebabnya, acara yang akan melantik Ketua Kosgoro yang baru ini tidak mendapat izin untuk menggunakan kantor DPP Golkar.

Ketua DPP Golkar hasil munas Riau, Yorrys Raweyai mengakui soal tidak dikeluarannya izin tersebut pada Agung Laksono. “Tadi pagi Agung telpon saya, saya tidak mau terima, dia bilang mau bikin acara (Kosgoro) di DPP, saya bilang enggak,” ujar dia para wartawan, Jumat (12/2).

Yorrys beralasan tidak diberikannya izin penggunaan kantor DPP di Slipi dikarenakan saat ini Kosgoro masih terbelah. Ada dua kubu kepengurusan di Kosgoro yaitu Kosgoro yang dipimpin oleh Agung Laksono dan Kosgoro yang diketuai Aziz Syamsuddin. Kedua Kosgoro beda kubu ini menggelar pelantikan pengurus di hari yang sama.

Kalau Agung berencana menggelar pelantikan di kantor DPP, kubu Aziz menggelar pelantikan di salah satu hotel di Jakarta. Menurut Yorrys, dirinya tidak ingin menjadi pemicu munculnya konflik baru di internal Golkar.

Sebab, kalau hari ini Kosgoro kubu Agung diberikan izin menggelar acara di DPP, tidak menutup kemungkinan di lain waktu Kosgoro kubu Aziz juga meminta hak yang sama.

Hal itu akan membuat suasana rekonsiliasi dualisme di tubuh Golkar kembali memanas. Padahal, saat ini, dua kubu di Golkar sedang menyiapkan proses untuk penyatuan kembali. “Sudahlah, DPP ini biar steril dulu, dia menyiapkan perangkat-perangkat untuk menuju munas,” ujar dia.

Yorrys meminta pada seluruh pihak agar DPP digunakan untuk acara yang sesuai surat Menteri Hukum dan HAM agar menyatukan dualisme kepengurusan. Jadi, selain untuk acara persiapan menggelar munas, biarkan kantor DPP steril terlebih dahulu.

Jadi, kegiatan atau acara yang menambah tajam perbedaan sebaiknya tidak dilakukan di DPP. Yorrys mengakui, semakin dekat pelaksanaan munas, semakin banyak tantangan yang akan dihadapi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika