REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi Agum Gumelar mengatakan Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI bukan alat dari PSSI. Justru Agum menyatakan Komite bentukan FIFA dan AFC tersebut adalah alat bagi semua, tidak hanya PSSI saja.

Sebab di dalamnya, terdapat wakil dari pemain, wasit, dan juga pemerintah sendiri. Hal ini disampaikan Agum dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), bersama anggota Komisi X DPR.

Sebelumnya, Agum mengatakan keengganan pemerintah bergabung ke dalam komite tersebut dikarenakan pemerintah takut sendiri takut kalah dalam voting. Selain itu, pemerintah juga menganggap Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI sebagai alat dari PSSI.

Terkait kecurigaan itu, Agum menegaskan jika tidak akan ada voting di dalam rapat atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI.

Mantan ketua umum PSSI itu mengungkapkan tujuan Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI untuk menyelamatkan nasib sepak bola Indonesia dan memenuhi keinginan pemerintah yang menghendaki perubahan.

"Ini bukan MKD, jadi tidak ada voting. Silahkan pemerintah bersuara mengeluarkan idenya si komite ini," kata Agum di sela-sela RDPU dengan Komisi X, Senin (22/2).

Selain itu, Agum juga menyampaikan jika FIFA memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menyelesaikan persoalan sanksi FIFA.

Induk sepak bola yang bermarkas di Zurich, Swiss itu menjanjikan untuk tidak membawa persoalan sepak bola Indonesia ke tingkat Kongres Luar Biasa (KLB), pada tanggal 26 Pebruari mendatang. "Seharusnya pemerintah memanfaatkan kesempatan ini dengan bijak," ujar Agum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika