REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai rencana pemangkasan anggaran Kementerian dan Lembaga hingga 10 persen pada APBN Perubahan 2016 masih terlalu dini.

"Kapan dipangkasnya, kan ini masih jika, masalahnya pemerintah masih belum melihat masalah tax amnesty, semua masih proses," ujarnya kepada Republika.co.id, Selasa (23/2).

Ia mengatakan, rencana tersebut tidak lepas dari kesulitan fiskal yang diemban pemerintahan saat ini.

"Kalau menurut saya masih terlalu prematur bicara soal pemotongan anggaran, masalahnya kan kita belum membicarakan apapun, belum membicarakan hal yang kongkrit, masih kekhawatiran," ungkapnya.

Ia menambahkan, kekhawatiran-khawatiran itu masih bisa di atasi semua sepanjang kondisi-kondisi yang dikhawatirkan tidak terjadi.

Wacana pemangkasan anggaran muncul tatkala Staf Khusus Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyebut, belanja negara akan dipangkas hingga Rp 290 triliun.

Sofjan menuturkan, pemangkasan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pelebaran defisit anggaran apabila penerimaan negara tidak sesuai harapan.

"Kata Menkeu (Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro), APBN harus dipotong kira-kira Rp 290 triliun," kata dia, di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/2) kemarin.

Baca juga: Anggaran Negara Dipotong, Kemenkes akan Tingkatkan Efisiensi

Ikuti Whatsapp Channel Republika