REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat dan Cina membuat kemajuan pada Selasa (23/2) terkait dengan sebuah rancangan resolusi sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghukum Korea Utara karena tes nuklirnya baru-baru ini.

Kedua negara juga mendesak Korut ke meja perundingan. Setelah pembicaraan di Washington, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan rancangan tersebut masih dievaluasi oleh para pejabat sebelum diajukan ke Dewan Keamanan PBB.

Tapi kedua negara itu berjanji mereka tidak akan menerima Korea Utara bersenjata nuklir dan menyatakan keyakinan resolusi itu akan cukup kuat memaksa rezim terisolasi Kim Jong-Un mempertimbangkan strateginya.

Cina menginginkan negara tetangganya menghentikan program senjatanya dan kembali ke pembicaraan internasional enam pihak. Tetapi Cina telah mengambil pendekatan lebih berhati-hati daripada AS.

Cina takut sebuah tanggapan terlalu keras dapat memicu jatuhnya rezim itu dan menimbulkan krisis kemanusiaan dan politik di perbatasannya. Walau demikian, Wang mengatakan pembicaraannya dengan Kerry telah membuat kemajuan dalam menyepakati sebuah racangan resolusi sanksi untuk diajukan ke DK PBB.

"Kami tidak menerima program peluru kendali DPRK dan kami tidak mengakui DPRK sebagai sebuah negara bersenjata nuklir," kata dia, menggunakan singkatan nama resmi Korea Utara.

Kedua menteri itu mengatakan tujuan dari resolusi itu bukan untuk memperburuk kebuntuan dengan rezim terisolasi Kim Jong-un, tetapi untuk membujuknya memulai kembali pembicaraan mengenai diakhirinya program nuklirnya. "Kami telah membuat kemajuan signifikan, pembicaraan sangat konstruktif dalam beberapa hari terakhir," kata Kerry.

Baca juga:

Kisah Warga Pedalaman Australia yang Jatuh Cinta Pada Islam

Album dalam Bentuk Kaset Kembali Tren di Australia

Ikuti Whatsapp Channel Republika