REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden Korea Selatan yang tengah berjuang, Yoon Suk-yeol, membela keputusannya yang mengejutkan untuk mengumumkan darurat militer pekan lalu. Yeol mengatakan bahwa ia melakukannya untuk melindungi demokrasi negara tersebut.

Dalam pidato mengejutkan yang disiarkan di televisi pada Kamis, ia mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan sebuah 'keputusan hukum' untuk mencegah keruntuhan demokrasi dan melawan kediktatoran parlemen dari oposisi.

Meskipun ada seruan agar ia mengundurkan diri atau dimakzulkan, Yoon telah mengisyaratkan tidak akan mengundurkan diri.

"Saya akan tetap teguh, baik jika saya dimakzulkan atau diselidiki," katanya. "Saya akan berjuang sampai akhir".

Presiden dan sekutunya saat ini sedang menghadapi penyelidikan atas tuduhan pemberontakan, dan larangan bepergian telah dijatuhkan kepada beberapa dari mereka.

Namun, Yoon telah membantah bahwa perintah darurat militernya merupakan tindakan pemberontakan. Ia mengklaim bahwa para pesaing politiknya kini menciptakan "hasutan palsu" untuk menjatuhkannya.

Dalam pidatonya, yang pertama sejak permintaan maaf pada Sabtu, ia mengulang banyak argumen yang sama yang ia gunakan pada malam saat ia mengumumkan darurat militer. Ia menegaskan bahwa oposisi berbahaya, dan dengan merebut kendali, Yoon berusaha melindungi publik dan mempertahankan demokrasi.

Namun, Yoon menambahkan bahwa ia tidak akan menghindari tanggung jawab hukum dan politiknya.

Akhir pekan lalu, upaya anggota parlemen oposisi untuk memakzulkan presiden gagal. Ini etelah anggota partai Yoon yang berkuasa memboikot pemungutan suara. Tetapi anggota oposisi bersiap untuk mengadakan pemungutan suara pemakzulan lagi akhir pekan ini dan telah berjanji untuk mengadakannya setiap Sabtu hingga Yoon dicopot dari jabatannya.

Partai Yoon berharap dapat meyakinkan Presiden untuk meninggalkan jabatannya lebih awal, daripada memaksanya keluar.

Beberapa menit sebelum Yoon berbicara, pemimpin partainya, Han Dong Hoon, muncul di televisi dengan mengatakan bahwa sudah jelas bahwa ia tidak akan mundur. 

Jika parlemen Korea Selatan meloloskan RUU pemakzulan, persidangan akan diadakan oleh pengadilan konstitusional. Dua pertiga dari pengadilan itu harus mendukung mayoritas agar Yoon dapat dicopot secara permanen dari jabatannya.

Yoon telah menjadi presiden yang tidak berdaya sejak oposisi menang telak dalam pemilihan umum negara itu pada bulan April tahun ini. Pemerintahannya tidak dapat meloloskan undang-undang yang diinginkannya dan terpaksa memveto RUU yang diusulkan oposisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika