REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta menilai pelaksanaan musyawarah kerja nasional (mukernas) di Ancol oleh kubu Muhammad Romahurmuziy (Romi) sebagai sumber konflik baru.

Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan, Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan konflik PPP bukan soal Romi dan Djan Faridz, tapi soal Menteri Hukum dan HAM.

"Mukernas ini menjadi sumber konflik bagi PPP," ujar Dimyati pada Republika.co.id, Rabu (24/2).

Dimyati menambahkan pelaksanaan mukernas itu sangat aneh. Dimyati mengaku tidak pernah diajak untuk menyelenggarakan Mukernas.

Seharusnya, kata dia, kalau kembali pada kepengurusan Bandung, ketua umumnya adalah Suryadharma Ali. Soal mukernas ini, justru SDA mengaku kaget. Pak SDA sendiri tidak pernah mengajak seluruh kepengurusan Bandung untuk menggelar Mukernas.

"Jadi, Pak SDA belum pernah mengajak, beliau maah kaget mukernas dilaksanakan," katanya.

Menurut Dimyati, konflik di internal PPP seharusnya dapat diselesaikan dengan ditengahi oleh SDA dan KH. Maemoen Zubair (Mbah Moen). Dalam kepengurusan Bandung dan Jakarta, posisi Mbah Moen masih sama, sebagai Ketua Majelis Syariah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika