REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meminta agar keberadaan Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI dibubarkan. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendesakkan syarat tersebut sebagai bagian dari upaya pencabutan SK Pembekuan Federasi Sepak Bola Nasional tersebut

.Dalam ringkasan rapat kerja (raker) antara Mepora Imam Nahrawi dan Komisi X DPR RI, Rabu (2/3), Kemenpora menerangkan alasan penolakan pencabutan SK 01307/2015 tersebut. Satu yang penting tersebut, yaitu sikap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) yang menolak pembentukan Tim Kecil oleh pemerintah Indonesia.

Padahal, menurut Imam pembentukan Tim Kecil tersebut, merupakan satu komitmen penting yang disepakati bersama antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi tuan rumah delegasi FIFA dan AFC, pada 2 November 2015 lalu di Istana Negara. Karena itu, Imam mengatakan, agar keberadaan Komite Ad-Hoc diganti dengan Tim Kecil.

"Tim (Komite) Ad-Hoc PSSI berkewajiban menjamin disetujuinya Tim Kecil oleh FIFA hasil komitmen dengan Presiden, yang mempunyai kedudukan hukum menggantikan Tim Ad-Hoc PSSI yang sudah terbentuk," kata Imam dalam ringkasan RDP di Komisi X DPR, Rabu (2/3).

Selain mensyaratkan pembubaran Komite Ad-Hoc, Kemenpora juga mendesakkan syarat pencabutan SK Pembekuan PSSI apabila Komite Ad-Hoc melakukan laporan rinci tentang pembenahan PSSI. Itu menurut Kemenpora perlu sebagai tolok ukur niat PSSI untuk melakukan reformasi dan pembenahan tata kelola sepak bola yang lebih baik.

"Komite Ad-Hoc berkewajiban menyampaikan laporan terkait pembenahan internal PSSI. Dalam rangka tata kelola sepak bola nasional yang profesional, akuntabel dan punya menejemen transparan," ujar Imam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika