REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah tokoh ulama yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) meminta DPR  untuk mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lambat dalam menangani dugaan kasus penyimpangan dana negara terkait pembebasan lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Kasus ini diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon merespon permintaan para ulama untuk perhatian mereka terhadap isu pemberantasan korupsi."Saya akan sampaikan laporan ini kepada pimpinan yang lain dan komisi terkait. Saya juga akan menanyakan langsung kepada komisioner KPK. Proses ini memang penuh keanehan. Laporan dari BPK harus ditindaklanjuti oleh KPK.Terlebih laporan BPK yang meminta adalah KPK sendiri," ujar Fadli Zon, Selasa (8/3).

Mereka menyampaikan laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Ahok yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur DKI Jakarta.

Sebagai pimpinan DPR, Fadli Zon juga berkomitmen akan meneruskan laporan dari tokoh ulama Jakarta kepada komisi terkait. Para tokoh ulama yang hadir antara lain KH.Cholil Ridwan, KH.Fachrurrazi Ishaq, KH.Abdul Rasyid, KH.Habib Muksin, KH.Aru Syeif, KH.A.Z.Abidin, KH Khothot dan Munarman SH.

Fadli Zon mengingatkan KPK agar jangan tebang pilih dan harus tetap independen dalam pemberantasan korupsi. Termasuk dalam kasus dugaan korupsi dalam hasil audit BPK di RS Sumber Waras.

"Kita di DPR akan mendorong menanyakan langsung kepada pimpinan KPK kenapa laporan audit BPK tentang dugaan penyalahgunaan wewenang oleh PLT Gubernur Jakarta yang saat itu, belum juga ditindaklanjuti," tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika