REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali akan diharmonisasi dengan memasukkan kader dari Munas Jakarta, untuk tujuan rekonsiliasi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Golkar dibawah kepemimpinan Agung Laksono.
"Kami sudah komunikasi dengan Agung Laksono, (kepengurusan Golkar Munas Bali) diharmonisasikan untuk mengakomodasi secara selektif kader Golkar Munas Ancol untuk disahkan Kemenkumham," katanya, Jumat (11/3).
Dia mengatakan harmonisasi itu dilakukan sebelum pihaknya mengajukan daftar pengurus Golkar Munas Bali ke Kementerian Hukum dan HAM. Menurut dia, harmonisasi itu sudah menjadi kesepakatan antara Munas Riau, Bali, dan Jakarta sehingga tidak ada alasan bagi Kemenkumham tidak mengesahkan kepengurusan hasil harmonisasi.
"Setelah itu mengadakan pleno untuk menentukan jadwal Munaslub sekaligus mengesahkan panitia SC dan OC," ujarnya.
Idrus mengatakan kepanitiaan Munaslub yang sudah dibentuk dalam rapat harian namun belum sahkan dalam Rapat Pleno, tetap menjadi dasar penyusunan panitia Munaslub. Menurut dia, kepengurusan Golkar Munas Bali tinggal melengkapi kepanitiaan dan secara khusus ditugas melaksanakan Munaslub.
"Kepanitiaan yang sudah disahkan hasil Munas Riau dengan Ketua Theo L Sambuaga, Ketua SC Nurdin Halid, dan Ketua OC Zainuddin Amali," katanya.
Selain itu Idrus menjelaskan, sesuai kesepakatan yang ditanda tangani ARB, Agung, dan JK tanggal 18 Desember 2015 disebutkan dalam rangka menyelesaikan konflik internal maka disepakati Munaslub oleh Golkar Munas Riau. Menurut dia dalam kesepakatan itu apabila MA memenangkan Munas Balu maka penyelenggara Munaslub adalah Golkar Munas Bali.
"MA pada 29 Februari 2016 mengambil keputusan yang memperkuat Putusan PN Jakarta Utara maka penyelenggara Munaslub adalah Golkar Munas Bali sehingga namanya Munaslub," katanya.
Idrus mengatakan kepengurusan Golkar hasil Munaslub memiliki waktu 3,5 tahun yaitu meneruskan kepemimpinan Golkar Munas Bali hingga akhir 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika