REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akhirnya telah memutuskan untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen. Kendati begitu, melihat rentang waktu Pilkada DKI Jakarta yang masih panjang, Ahok dianggap masih bisa maju melalui jalur partai politik.

Berdasarkan data sementara yang dikeluarkan KPUD DKI Jakarta, persiapan Pilkada DKI Jakarta akan dimulai pada April 2016, yaitu persiapan tahapan pertama. Kemudian dilanjutkan pada tahapan kedua, termasuk penyerahan dukungan calon independen pada 8 Agustus.

Selanjutnya, KPUD DKI Jakarta akan membuka pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, baik independen maupun diusung partai politik, pada September 2016. Melihat rentang waktu yang panjang ini, bukan tidak mungkin, Ahok merubah sikapnya dan maju melalui jalur partai politik.

''Masih sangat mungkin, bisa saja seperti itu, karena ini waktunya masih panjang. Berbeda jika Pilkada tinggal sebulan lagi. Ini masih panjang, masih bisa melakukan komunikasi-komunikasi politik atau lobby-lobby. Semua ini masih dinamis, dalam pengertian lobby-lobby masih terus berjalan,'' ujar pengamat politik asal Universitas Nasional (Unas), Muhammad Hailuki, kepada Republika.co.id, Jumat (11/3).

Bahkan, jika ada lobby yang dilakukan kepada Ahok dari partai-partai politik, dukungan yang didapatkan Ahok dapat menjadi alat tawar yang begitu kuat. Posisi tawar Ahok tentu akan sangat kuat dengan banyaknya dukungan yang diberikan kepada dia.

Lebih lanjut, Hailuki menambahkan, indikasi Ahok masih menjaga hubungan dengan partai politik adalah dengan adanya himbauan kepada 'teman ahok' untuk tidak langsung antipati terhadap partai politik.

"Itu kan bisa menjadi indikasi. Sebenarnya Ahok bisa saja menggunakan dukungan dari teman ahok sebagai tiket bargaining terhadap parpol,'' tutur Hailuki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika