REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta akan segera menindak transportasi berbasis aplikasi daring (online) yang beroperasi tanpa izin di wilayah Ibu Kota.

"Intinya, angkutan yang beroperasi tidak sesuai dengan aturan pasti kami tindak, kami tangkap, kemudian kami kandangkan kendaraannya, termasuk juga transportasi berbasis online itu," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (14/3).

Menurut dia, keberadaan layanan transportasi berbasis aplikasi daring merugikan bagi angkutan umum lainnya mengingat saat ini masyarakat juga sudah mulai beralih menggunakan transportasi daring tersebut. "Memang tidak bisa dimungkiri bahwa transportasi online itu merugikan angkutan umum lainnya. Kasihan, penumpang taksi berkurang, penghasilan sopir taksinya juga pasti ikut berkurang," ujar Basuki.

Karena itu, Gubernur yang akrab disapa Ahok itu meminta kepada para pemilik atau pengelola layanan transportasi berbasis aplikasi agar segera mendaftarkan diri di Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta. "Sama seperti transportasi umum lainnya, transportasi online juga harus mendaftarkan diri ke Dishubtrans DKI, mengurus surat-surat operasional. Setelah itu, harus menggunakan pelat kuning, bukannya pelat hitam," tutur Ahok.

Sementara itu, mengenai pemblokiran atau penutupan aplikasi transportasi itu sendiri, dia mengatakan, hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). "Kalau soal pemblokiran aplikasi, itu merupakan wewenang Kemenkominfo, bukan Pemprov DKI. Yang pasti, kalau memang tidak ada izin untuk beroperasi, pasti akan kami tindak," kata Ahok.

Sementara itu, aksi unjuk rasa yang sempat digelar oleh ratusan sopir taksi di depan gedung Balai Kota DKI saat ini telah selesai. Massa sudah meninggalkan Balai Kota sejak pukul 11.00 WIB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika