REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan tidak akan melakukan pemblokiran pada aplikasi online Grab maupun Uber Taksi. Alasannya, ada keinginan masyarakat untuk mempertahankan jenis transportasi yang dinilai lebih nyaman dan terjangkau, dalam hal ini yang dimaksud adalah Grab dan UBER Taksi.

Sebagaimana disampaikan Menkominfo Rudiantara setelah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan, pihak Grab dan Uber Selasa (15/3) hari ini. "Faktanya ada masyarakat menilai aplikasi online ini lebih nyaman dan dari biaya lebih terjangkau, kita juga tidak boleh menegasikan dan meniadakan hal ini," ujar Rudiantara saat konferensi pers di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Selasa (15/3).

Menurutnya dalam hal ini, ia menilai jangan menyalahkan aplikasi onlinenya karena aplikasi adalah netral. Sebagai gantinya dalam pertemuan itu disepakati untuk membantu kedua perusahaan aplikasi mengurus izinnya, teknis, dan badan usaha untuk pemilik kendaraan yang bernaung pada aplikasi online tersebut.

Hal ini kata Rudiantara, agar menjadi solusi persoalan keberadaan kendaraan dengan aplikasi online dengan pihak lainnya.

"Intinya kita mau mencari solusi dan persamaan serta tidak merugikan semua pihak," ujarnya. 

Selain itu, dalam pertemuan itu juga disepakati badan usaha yang mewadahi pemilik kendaraan individu yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Rencananya koordinasi dengan Kementerian Koperasi akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Jadi koordinasi dengan koperasi itu, sehingga diharapkan semua pemilik kendaraan bisa diwadahi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika