REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Anjloknya harga karet petani di Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat perhatian serius pemerintah provinsi setempat. Harga karet yang sejak tahun lalu terus turun kini berkisar antara Rp 4.000 - Rp 6.000 per kilogram.
Anjloknya harga karet tersebut membuat petani karet menjerit akibat harga tersebut jauh di bawah harga beras yang saat ini berkisar Rp 10.000/kilogram. Di beberapa daerah banyak kebun karet yang dibiarkan terbengkalai oleh para petani.
Untuk mengatasi anjloknya harga karet tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mengambil langkah penyelematan. “Untuk meningkatkan kesejahteraan petani karet. Pemprov Sumsel melakukan tahapan jangka pendek dan menengah serta jangka panjang,” kata Yohanes Toruan Asisten Sekretaris Daerah bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemprov Sumsel, Selasa (15/3).
Menurut Yohanes, untuk jangka pendek dan menengah Pemprov Sumsel akan fokus pada pengelolaan dari bahan mentah ke bahan jadi. Kemudian pembinaan kepada petani untuk meningkatkan kulitas karet. “Untuk jangka panjang kita akan terapkan regulasi yang sangat ketat agar tidak terjadi kecurangan pada pasar karet,” ujarnya.
Regulasi atau peraturan yang ketat menurut Yohanes diantaranya untuk mengatasi praktik kebohongan yang dilakukan oleh pembeli karet. Misalnya karet yang dijual petani ke pembeli dinilai jelek oleh pembeli sehingga harga karet tersebut turun. Padahal kualitas karetnya baik.
Lalu petani pada saat hendak menjual karet terkadang ada yang nakal dengan menambahkan benda lain seperti batu ke karet tersebut agar beratnya bertambah saat ditimbang. Di daerah sentra karet rakyat seperti di Kabupaten Muara Enim, banyak petani yang enggan menjual karet dengan harga murah. Jika dijual hasil jual karet tersebut tidak mampu menutupi biaya perawatan dan penyadapan karet.
Sementara itu, menurut Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Fakhrurrozi, untuk menjalankan dua tahap program tersebut diperlukan koordinasi dari Pemerintah kabupaten dan kota. Ini agar dapat menjelaskan kepada petani di daerah masing-masing tentang program ini.
“22 Maret mendatang kita akan mengundang bupati dan wali kota serta petani-petani dan perusahaan crumb rubber untuk menghimpun pendaat terkait dengan komoditas karet,” kata Fakhrurrozi.