REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 harus melakukan pendekatan secara budaya, sosial dan keagamaan untuk memerangi terorisme. Karena untuk mengurangi sifat radikalisme, tidak dapat dilakukan dengan cara membangun kekuatan bersenjata.

"Jadi pendekatan budaya, sosial dan keagamaan dianggap jauh lebih efektif," kata Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Ricardi S. Adnan, Selasa (15/3).

Dia menuturkan seperti tindakan radikalisme yang pernah terjadi di Poso, Kalimantan dan Maluku. Hal tersebut, tidak selesai karena kekuatan militer. Namun selesai dengan sosial budaya, sehingga Densus 88 dalam tanda petik harus melihat relevansinya. "Untuk meniadakan aksi fundalisme ini (bersenjata), tidak ada hasilnya malah semakin banyak," tutur dia.

Ricardi menuturkan kalau melakukan penangkapan teroris dengan kekerasan, justru akan menjadi bumerang dan tidak produktif. Jadi, kata dia, apa yang dilakukan Densus 88 akan membuat semakin banyak ekstremisme, dan radikalisme. Sehingga solusi menyelesaikan permasalah terorisme dengan membangun kekuatan bersenjata dianggap tidak tepat.

"Membangun angkatan (kekuatan) bersenjata. Malah akan menjamur (radikalisme)," tutur dia.

Sebab keberhasilan Densus 88, bukan hanya diukur dengan jumlah penangkapan dan penembakan. "Itu ukuran yang tidak pas menurut saya," kata dia.

Pertanyaan mereka seharunya, kata Ricardi berkurang atau tidak, sudah hilang atau tidak. Menurutnya, dengan melihat keberhasilan dari jumlah tangkapan atau teroris terbunuh, maka tidak berbeda tindakan mereka sebagai proyek.

Baca juga, Ustaz Erick: Semua Tindakan Densus 88 akan Dipertanggungjawabkan kepada Allah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika