REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan mewajibkan peningkatan kualitas layanan angkutan umum secara menyeluruh dan mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Sugihardjo mengatakan, sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia yang memiliki ijin penyelenggaraan angkutan, dilayani oleh kendaraan umum dan dikemudikan oleh pengemudi yang memiliki SIM umum. 

"Bahwa perusahaan penyedia layanan perangkat lunak (aplikasi) dapat bekerja sama dengan operator angkutan umum yang memiliki ijin resmi, antara lain operator  taksi maupun angkutan sewa," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu (16/3).

Ikuti Whatsapp Channel Republika