REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Arie Soedewo menegaskan tidak akan memberi kompromi bagi beking penyelundupan barang dan pencurian ikan di wilayah Indonesia.
Arie mengaku bersemangat menjalankan tugasnya, karena merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Selain itu, ia pun siap melaksanakan tugasnya karena telah mendapat dukungan penuh dari pemangku kepentingan lainnya yakni Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri dan KSAL.
"Saya akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum aparat TNI dan Polri yang coba mengkhianati republik dengan menjadi 'beking' para tauke-tauke penyelundup ini," katanya di Jakarta, Sabtu (19/3)
Ia mengatakan perintah Presiden Joko Widodo sudah jelas dan lugas dan tidak ada kompromi terhadap praktik-praktik penyeludupan barang, hal yang berkaitan illegal fishing (pencurian ikan) dan penyeludupan Narkoba.
"Optimalisasi penerimaan negara salah satunya dari penerimaan Bea dan Cukai yang bertujuan mempercepat pembangunan yang sudah direncanakan Presiden untuk kesejahteraan rakyat, maka upaya 'perang terhadap penyelundupan' merupakan kewajiban semua pemangku kepentingan yang ada termasuk di sektor kelautan seperti TNI AL, Polairud dan Bea Cukai," jelasnya.
Ia melanjutkan begitu banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang sering digunakan untuk penyelundupan selama bertahun-tahun dinikmati oleh bandit-bandit untuk mengurangi penerimaan pendapatan negara. Maka pembentukan gugus tugas intelijen Bakamla akan dimaksimalkan untuk mempercepat operasi disetiap pelabuhan-pelabuhan tikus tersebut.
"Maka sejak Kamis (17/3) saya mulai mengumpulkan para jajaran Bakamla dan memberikan instruksi perketat semua pengawasan dan lakukan penangkapan sebanyak mungkin. Tidak usah banyak diskusi. Lapor ke saya kalau di lapangan berhadapan beking-beking oknum birokrasi dan oknum aparat yang menyulitkan walaupun jenderal. Saya yang akan samperin rumahnya jika perlu," ujar mantan Asisten Operasi KSAL itu.
Arie menyadari adanya keterbatasan minimnya anggaran untuk pengawasan laut yang luasnya hingga tiga juta kilometer persegi dari Sabang sampai Merauke. Ia berkeyakinan untuk menyelamatkan pendapatan negara ratusan triliun.
Ia mengatakan, Presiden beserta jajaran Kementrian Keuangan dan Bappenas serta kawan-kawan Komisi I DPR tidak akan segan-segan memperkuat anggaran Bakamla khususnya dalam menginvestasikan teknologi pengawasan nonstop 24 jam dan kapal-kapal patroli untuk operasi.
"Apalagi ini Presiden mendukung penuh. Kalau ada yang 'ngeyel' saya tinggal lapor. Saya sampaikan ke jajaran di bawah no excuse. Tangkap ..! tangkap..! tangkap dan serahkan pada penegakan hukum. Urusan ada yang coba 'bermain api' bebaskan saya akan hajar dan jika pengadilan membebaskan itu urusan hakim-hakim dengan Allah," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika