REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta kementerian agar bersiap diri dalam merencanakan pembangunan. Sebab, pemerintah akan memotong anggaran kementerian saat mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P).
Pengurangan anggaran dalam APBN-P ini merupakan pertama kalinya dilakukan oleh pemerintah. Sebab, zaman dahulu, setiap pengajuan APBNP menjadi harapan baru bagi kementerian untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar.
"Ini kenapa kita kumpul karena ada persiapan bekal bahwa yang dimaksud APBNP tahun ini adalah pengurangan anggaran. Karena pengurangan anggaran, maka semua departemen/kementerian harus siap untuk melakukan penyesuaian," kata JK saat rapat kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (22/3).
Dengan dikuranginya anggaran tiap-tiap kementerian, maka JK meminta kementerian untuk menyesuaikan diri, yakni dengan mengurangi anggaran-anggaran yang bukan menjadi prioritas.
"Kenapa itu terjadi? Karena selama ini anggaran selalu seakan-akan dibuat berdasarkan persentase rata. Naik anggaran 10 persen, semua kementerian minta naik 10 persen," kata JK.
Bahkan, kata dia, kementerian tak jarang menghabiskan anggaran dengan melakukan pembangunan atau perbaikan yang tak menjadi prioritas. "Kalau nggak ada yang bisa dibangun, perbaiki gedung, tambah AC, atau tambah perjalanan, tambah seminar, biar habis anggaran," ucap JK.
JK menjelaskan, pemotongan anggaran ini dilakukan untuk menyesuaikan pendapatan negara yang menurun. Ia menyampaikan efektivitas anggaran harus dinilai berdasarkan manfaat dari penggunaan anggaran tersebut, yakni pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan, evaluasi terhadap efektivitas anggaran sangatlah penting, sebab mempengaruhi pembangunan suatu bangsa.
Setiap anggaran, kata dia, harus memiliki tujuan dan target. Dalam menggunakan anggaran pun harus melewati sejumlah proses, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
JK juga menyampaikan, pertumbuhan ekonomi, keadilan, dan pemerataan merupakan salah satu ukuran kemajuan bangsa. Menurut dia, meskipun tiap lima tahun anggaran negara selalu meningkat, namun tak seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Sebab, pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh investasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Karena itu, pemerintah juga berperan untuk menggerakan masyarakat dan pengusaha guna membangun negara.
"Tahun 2005 pertumbuhan kita 5 persen, 2010 6,1 persen, tahun 2015 kemarin cuma 4,9 persen. Jadi artinya, besar anggaran itu tidak langsung sama linearnya dengan pertumbuhannya," kata JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika