REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terwujudnya perdamaian antara Pemerintah dan OPM, dinilai perlu dipersiapkan secara matang dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah konkrit agar perdamaian antara pemerintah dan OPM sungguh terwujud.
Pernyataan itu disampaikan koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pater Neles Tebay di Kota Jayapura, Rabu (30/3), menanggapi kunjungan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan rombongan ke Papua selama dua hari, 28-29 Maret 2016 yang mengajak kelompok-kelompok berseberangan (OPM) dengan pemerintah untuk bersinergi dalam pembangunan.
"Ajakan berdamai ini memperlihatkan bahwa Pemerintah ingin mengakhiri konflik Papua yang sudah berlangsung sejak 1961 hingga kini, secara damai tanpa kekerasan," kata Pater Neles Tebay dalam keterangan tertulis.
Pertama, pemerintah perlu menunjuk seorang pejabat untuk mengurus proses perdamaian antara pemerintah dan OPM, yang diberikan wewenang untuk mempersiapkan jalan menuju perdamaian, mengidentifikasi pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam proses perdamaian, memfasilitasi keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses perdamaian.
"Pejabat ini sebagai wakil resmi pemerintah, melaksanakan semua tugas ini," katanya.
Kedua, sekalipun tahapan akhir dari proses perdamaian terjadi antara Pemerintah dan OPM, proses perdamaiannya mesti dimulai dari kampung. Para tokoh adat, agama, perempuan, guru, di kampung-kampung mesti dilibatkan dalam proses perdamaian ini.
"Dari tingkat kampung, tahapan selanjutnya adalah di tingkat kabupaten, provinsi. Tentu Pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait pun mesti dilibatkan proses perdamaian," ucap dia.
Dengan melibatkan semua pihak ini, lanjut dia, maka mereka akan mempunyai rasa memiliki terhadap proses perdamaian dan hasil dari proses tersebut. "Ketiga, proses perdamaian perlu dimulai dengan kegiatan Serap Aspirasi Rakyat (SAR) Papua tentang tiga hal yakni damai seperti apa yang mereka harapkan," ucap dia.
"Masalah-masalah apa saja yang menghambat perdamaian, menurut pengalaman hidup mereka. Dan solusi-solusi seperti apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar perdamaian dapat tercipta di Tanah Papua," katanya.
Tiga pertanyaan ini, kata dia lagi, dapat dijawab oleh semua suku, agama, paguyuban, kelompok yang ada di Tanah Papua. "Keempat, JDP siap memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proses perdamaian ini dan siap bekerjasama dengan semua pihak yang menghendaki perdamaian di Tanah Papua," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika