REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan sistem electronic road pricing (ERP) merupakan wacana lama yang tak kunjung terealisasi hingga saat ini.

"Itu merupakan wacana lama, sudah sejak tahun 2013, namun belum juga terealisasi," ujarnya.

Djoko mengaku tidak mengetahui secara pasti apa kendala yang membuat pelaksanaan ERP terus tertunda. Namun ia menilai sistem ERP lebih menguntungkan dibandingkan sistem three in one jika diterapkan, karena bisa mendatangkan pemasukan untuk pemerintah.

"Namun untuk memberlakukan sistem ini, Pemprov DKI harus benar-benar siap khususnya dalam sarana angkutan umum yang layak saat kendaraan pribadi dibatasi," katanya.

Selain itu, penerapan ERP tidak dapat bekerja sendiri. Artinya pembangunan harus dilakukan berbarengan dengan pembangunan lainnya. Penerapan ERP juga membutuhkan dukungan dari daerah penyangga Ibu Kota, sebab jika tidak maka penerapan ERP tak bisa maksimal.

"Transportasi dari dan menuju daerah penyangga juga harus dibenahi, jadi tidak hanya di Jakarta saja," ucapnya.

Hal tersebut, karena orang yang datang ke Jakarta, bukan hanya penduduk Ibukota. Namun mereka yang merupakan penduduk dari sekitaran Ibukota. Misalkan belum dibenahi angkutan BODETABEK, maka kemacetan tetap akan terjadi.

"Perbaikan transportasi di daerah penyangga diperlukan, karena untuk bekerja di Ibukota kebanyakan mereka datang dari luar DKI. Sehingga sejak dari rumah, mereka seharusnya sudah menggunakan kendaraan umum," jelasnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana untuk menghapus sistem pembatasan kendaraan dengan menggunakan pola Three in One. Selanjutnya Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem jalan berbayar (ERP) untuk membatasi kendaraan pribadi di Jakarta.

(baca: Bakal Hapus 3 in 1, Pemprov DKI Uji Coba ERP Pekan Depan)

Ikuti Whatsapp Channel Republika