REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pembuatan perpustakaan DPR tidak sesuai dengan perencanaan awal. Proyek perpustakaan ini harus ditinjau kembali agar tidak menyalahi aturan.

Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto mengatakan anggaran sebesar Rp 570 miliar tidak terdapat dalam alokasi APBN 2016 sehingga sangat rawan dijadikan bancakan oleh elit-elit tertentu.

"Yang ada hanya pembangunan gedung DPR sebesar Rp 700 miliar. Sayangnya diduga angka tersebut diubah-ubah sesuka hati oleh DPR untuk proyek yang berubah ubah namanya," ujarnya, Kamis (31/3).

Dia khawatir akan terjadi inkonsisten penggunaan anggaran, yang tadinya direncanakan untuk gedung DPR menjadi perpus DPR dengan nominal yang sangat besar.