Jumat 08 Apr 2016 17:44 WIB

Ini Alasan Jokowi Putuskan Hadiri Muktamar VIII PPP

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Teguh Firmansyah
PPP
PPP

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Presiden Jokowi mengungkapkan alasan dirinya hadir dalam Muktamar VIII PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta. Padahal, selama ini PPP terpecah menjadi kedua kubu, yaitu kubu Romahurmuziy serta kubu Djan Faridz.

''Kenapa saya hadir dalam Muktamar PPP? Pertama, karena saya tanya Kiai Maimun Zubair datang atau tidak, namun ternyata hadir,'' kata Jokowi dalam pidatonya di depan ribuan muktamirin, Jumat (8/4).

Kedua, lanjut dia, ketika membaca undangan yang diberikan oleh panitia muktamar, Jokowi melihat penanda tangan undangan tersebut adalah Suryadharma Ali dan Romahurmuziy sebagai ketua umum dan sekjen Muktamar VII PPP di Bandung. ''Jadi, saya datang pada sore hari ini. Jadi, dua hal itu yang menyebabkan saya hadir. Artinya, ini islah benar,'' ucap Jokowi.

Menurut dia, sejak didirikan pada tahun 1973, PPP memiliki sejarah khusus, yaitu sebagai penegak kedaulatan bangsa dan pilar pemersatu bangsa. Oleh karena itu, PPP tidak boleh tergores, retak, apalagi pecah hanya karena konflik ini.

''Karena itu harus ada konsolidasi nasional. Saya yakin PPP matang dalam menyelesaikan masalah pada sore ini,'' ucapnya.

Jokowi meminta kader PPP jangan menghabiskan energi hanya untuk perdebatan, ribut-ribut, serta konflik yang tidak perlu. Sekarang memang era kompetisi, tapi bukan antarkelompok di partai ataupun antarpartai. "Saya berharap tidak ada lagi yang pergi ke menkumham. Kalau ke istana, artinya memperkenalkan pengurus yang baru. Jangan lagi ada dua grup," ujar Jokowi.

Kiai Maimun Zubair atau Mbah Moen mengungkapkan hal serupa mengenai alasan ia datang. Padahal, selama ini Mbah Moen disebut-sebut enggan menghadiri muktamar. ''Saya datang karena Presiden datang. Oleh karena itu, semoga niat islah dan muktamar yang sesungguhnya. Kita telah menjalani dua kali muktamar, mudah-mudahan ini menjadi muktamar al-mukaromah,'' katanya.

Baca juga, PPP Wajib Pertahankan Pemerintahan Jokowi Hingga 2019.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement