REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (APPMI) Provinsi Banten mendesak pemerintah menerapkan seleksi terbuka yang transparan bagi para calon pendamping desa. APPMI siap menggelar unjuk rasa pada Rabu (13/4) di depan Istana Negara untuk menyampaikan aspirasinya.
"Kami sudah menyiapkan 5.000 lebih para pelaku pemberdayaan untuk melakukan aksi ke Istana Negara," kata Kordinator Wilayah (korwil) APPMI Provinsi Banten Muhidin dalam keterangan pers kepada wartawan, Senin (11/4).
Muhidin mengatakan sikap APPMI dipicu oleh unjuk rasa ratusan mantan pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang meminta pemerintah memperpanjang kontrak mereka secara otomatis. Menurut Muhidin tuntutan mantan pendamping PNPM membuat program Kementerian Desa Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak kondusif.
Proses seleksi terbuka bagi calon pendamping ddesa perlu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku pemberdayaan yang pernah mengabdi di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, dan lembaga pemberdayaan-pemberdayaan lainnya. "Kami minta eks PNPM tidak diistimewakan dengan otomatis menjadi pendamping desa tanpa melalui seleksi," tegasnya.
Senada dengan Muhidin, Korwil APPMI Kabupaten Tangerang Abdul Basit berecana mengirim 1500 pelaku pemberdayaan dan aktivis pemuda seluruh Kabupaten Tangerang. Menurutnya, keinginan eks PNPM agar langsung menjadi pendamping dana desa tanpa mekanisme seleksi melanggar aturan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 23. Aturan itu menyebutkan rekrutmen pendamping desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli, pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terbuka.
"Oleh sebab itu, pendamping desa eks PNPM juga harus melewati mekanisme seleksi sebagaimana peraturan yang berlaku. Itu jauh lebih bijak dilakukan oleh teman-teman daripada memaksakan kehendak,"katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika