REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS), Guspiabri Sumowigeno mengatakan langkah Partai Golkar untuk mengendalikan money politics harus diapresiasi.

Walaupun hasilnya masih diragukan, tapi pengendalian politik uang dalam Musyawarah Nasional (Munas) suatu terobosan baru dalam sistem politik di Indonesia.

"Biar bagaimana pun politikus Golkar dan politikus senior yang melihat kedepan dan mempunyai upaya untuk melawan politik uang," katanya, Rabu (13/4).

Meski begitu, Guspiabri melihat hal ini tidak akan memberi pengaruh yang berarti untuk melawan politik uang. Karena politik uang masih menjadi faktor dalam Munaslub Golkar pada 7 Mei di Bali nanti.

Menurutnya, salah satu faktornya karena sempat terpecahnya Partai Golkar menjadi dua kubu. Suasana Munaslub pun akan cenderung lebih panas.

Untuk mendinginkan suasana, menurutnya, perlu vitamin yang berupa uang. Karena di tingkat kader bawah pun akan ada konflik siapa yang harus menghadiri Munaslub. Kader ditingkat bawah itu yang akan menjadi sasaran politik uang.

"Persoalannya kembali pada para peserta Munaslub, pemilik hak suara, apakah mereka betul menginginkan proses berjalan bersih atau praktek dagang sapi. Kalo tetap dagang sapi mau di sangoni berapa juga tetap aja," jelasnya.

Sebelumnya, Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengusulkan agar ada uang setoran bagi para kader yang menjadi calon ketua umum partai.

Bahkan, tidak tanggung-tanggung, mereka mengusulkan agar setiap orang yang ingin maju menjadi caketum tersebut harus menyetor uang kepada panitia  munaslub sebesar Rp 20 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika