REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan Munas Golkar diharapkan bisa berjalan transparan dan terbebas dari skandal politik uang. Politisi senior Golkar, Achmad Moestahid Astari, menilai usaha yang dilakukan panitia pengarah (steering committee) Munas Golkar agar para calon ketua umum Golkar menyumbang sejumlah dana menjadi sebuah terobosan yang positif untuk mencegah praktek kotor tersebut.

‘’Kita apresiasi langkah positif yang diambil panitia. Cara-cara bergotong royong ini harus kita bangkitkan lagi supaya munasnya berlangsung bersih dan demokratis. Tapi harus transparan juga,’’ kata Moestahid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (15/4).

Mantan Wakil Sekjen Golkar ini menyadari masalah uang trasport, akomodasi, dan tiket, selama ini dijadikan alasan untuk bermain politik uang pada setiap pergantian ketua umum. Para caketum selalu

berlomba-lomba untuk mencari simpati dari peserta munas dengan cara memberi uang agar mereka memilih dirinya.

Menurut Moestahid cara-cara bersaing yang tidak sehat semacam itu sudah saatnya harus dihentikan. Ia mengajak semua kader untuk mencari cara berkompetisi yang lebih sehat, transparan dan adil, dan bukan pemimpin salon.

‘’Saya setuju. Ini tradisi politik baik yang mesti kita kembangkan. Cuma ya itu pelaksanaannya harus transparan dan ada pertanggungjawabannya. Angka Rp20 miliar itu belum final,'' katanya.

''Saya kira tidak sebesar itu. Masih perlu dibicarakan lagi dan disesuaikan dengan jumlah harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK terutama bagi pejabat negara yang mau maju sebagai caketum Golkar,’’ lanjutnya.

Mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR ini berpesan kepada panitia munas agar bekerja sepenuh hati supaya Golkar bisa benar-benar bangkit dari keterpurukan. ‘’Tutup semua lobang yang bisa dimanfaatkan untuk politik uang. Komite Etik harus benar-benar bekerja keras, jujur dan tanpa pandang bulu. Caketum yang terbukti bermain kotor, jangan dikasih ampun, harus didiskualifikasi,’’ ujar Moestahid.

Ikuti Whatsapp Channel Republika