REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menegaskan upaya klarifikasi pajak tahunannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tidak terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.
"Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kegiatan pemeriksaan, termasuk atas pemeriksaan RS Sumber Waras," kata Harry di Jakarta, Jumat (15/4).
Harry mengatakan DJP ingin melakukan klarifikasi karena dirinya sempat memiliki perusahaan yang teregistrasi (paper company) sejak 2010 di Hong Kong, namun perusahaan itu telah ia jual per awal Desember 2015.
Ia mengaku perusahaan itu didirikan untuk mendukung kegiatan berusaha bersama keluarga, tetapi kegiatan itu urung dilakukan hingga perusahaan yang hanya terdaftar dan tidak memiliki aset itu dijual.
"Ini tidak ada asetnya, boleh dikatakan ini one dollar paper company. Membuat perusahaan ini suatu yang biasa di negara yang menganut sistem offshore dalam perekonomian mereka. Selama ini juga tidak ada transaksi, dan saya jual harganya satu dolar HK," ujarnya.
Harry menambahkan klarifikasi pajak ini juga merupakan bagian dari upaya meluruskan pemberitaan yang berkembang, karena dirinya sempat tercantum dalam laporan investigasi dokumen Panama (Panama Papers).
"Insya Allah ini akan membuat clear berbagai macam isu yang berkembang terkait nama saya yang dikatakan oleh media massa. Karena ini tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan BPK," kata mantan politikus Partai Golkar ini.
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menjelaskan klarifikasi ini dilakukan untuk menghitung potensi pajak dari perusahaan yang sempat dimiliki oleh Harry sebagai pejabat tinggi negara, serta adanya kemungkinan kurang bayar.
Ken juga menegaskan pemberian klarifikasi ini merupakan hal yang normal untuk memastikan kebenaran laporan pajak tahunan dan bisa menjadi contoh bagi seluruh Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar.
"Ini masih saya klarifikasi, kalau kurang bayar, beliau akan membayar. Beliau sebagai lembaga negara akan memberikan contoh kepada siapapun. Kalau mengenai angkanya tunggu dulu, masih dalam hitungan" ujarnya.
Sebelumnya, nama Harry Azhar Azis, yang menjabat sebagai Ketua BPK sejak Oktober 2014, ikut tercatat dalam laporan investigasi Dokumen Panama sebagai salah satu WNI yang memiliki perusahaan bayangan di luar negeri.
Dokumen yang berisi data perusahaan bayangan di yuridiksi bebas pajak itu mengungkapkan jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor, sampai buronan disembunyikan di negara bebas pajak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika