REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Pengamat terorisme Al Chaidar mengapresiasi rencana perusahaan memberi uang tebusan untuk membebaskan 10 warga negara Indonesa (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

“Karena negara birokrasinya biasanya lambat, jadi proses negosiasinya ikut lambat. Jangan dibiarkan sanderanya sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun,” katanya kepada Republika.co.id, Selasa (19/4).

Saat ditanya apakah dengan pemberian uang tebusan ini artinya Indonesia kalah terhadap kelompok Abu Sayyaf, Chaidar mengajak semua pihak tidak terlalu memikirkan implikasi politik yang timbul di baliknya.

Indonesia, kata dia, berada dalam posisi lemah, apalagi kerja sama militer antarnegara ASEAN, dalam hal ini Filipina, masih rumit. Konstitusi Filipina melarang militer negara asing beroperasi di sana. “Saya kira lebih baik dicapai cara-cara swasta atau korporat untuk menyelsaikan masalah sandera ini. Yang penting sandera selamat,” kata Chaidar.

Para karyawan yang disandera merupakan aset perusahaan. Uang tebusan 50 juta peso atau Rp 37,7 miliar dinilai tidak akan begitu memberatkan perusahaan. Jika suatu saat para karyawan ditugaskan kembali untuk membawa barang-barang, mereka akan lebih mengerti dan menyiapkan diri agar tidak dibajak lagi.

Hal ini lebih menguntungkan dibanding apabila perusahaan harus mempekerjakan karyawan baru dengan mempertimbangan lebih murah namun bisa jadi mereka akan dibajak lagi. Ini justru akan menjadi proble yang terus-menerus bagi perusahaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika