REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan tak tahu menahu tentang penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016 yang ternyata masih nol persen. Ia berjanji akan melakukan koordinasi untuk mengetahuinya.
“Belum dilaporkan. Nanti kita tanya BPKAD,” ujarnya kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (20/4).
Ia mengatakan tak mungkin penyerapan anggaran khususnya belanja modal dalam APBD DKI 2016 masih nol persen. Sebab semuanya telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Ia pun yakin penyerapan anggaran di tahun ini akan sangat tinggi dibandingkan tahun lalu. Ia menargetkan penyerapan anggaran di akhir tahun ini mampu mencapai 90 persen. Target itu lebih tinggi 20 persen dibandingkan penyerapan anggaran pada 2015.
“Ini justru kita sudah on the track betul. Nanti penyerapannya bisa luar biasa. Coba lihat saja. Ini bisa mencapai 90 persen loh penyerapannya. Karena kita sudah lebih awal jalannya, lalu ada lelang konsolidasi. Kemarin saja, meskipun pergub, penyerapan anggarannya capai 70 persen,” ujarnya.
Dari data Kementarian Dalam Negeri (Kemdagri), realisasi belanja APBD Provinsi hingga 31 Maret 2016 rata-rata mencapai 8,3 persen. Penyerapan anggaran tertinggi diraihi Provinsi Jawa Timur sebesar 17,2 persen. Disusul oleh Provinsi Lampung sebesar 15,9 persen, Sulawesi Utara 15,2 persen, Sumatera Selatan 15,1 persen dan Nusa Tenggara Barat 14,6 persen.
Dari 34 Provinsi di Indonesia, ada delapan provinsi yang penyerapan anggaran di kuartal I 2016 masih nol persen. Kedelapan itu yakni Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Jambi, dan DKI Jakarta.
Sementara, realisasi belanja APBD tingkat Kabupaten atau kotamadya pada kuartal I 2016 rata-rata sebesar 5,8 persen. Penyerapan tertinggi diraih oleh Kota Pagaralam 21,6 persen, Kabupaten Probolinggo 20,3 persen, Kabupaten Kepulauann Anambas 19,9 persen, Kota Bandung 17,7 persen dan Kabupaten Sumbawa 16,4.
Ikuti Whatsapp Channel Republika