REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Idrus Marham mengatakan wacana iuran penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar yang dibebankan kepada para calon ketua umum telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/RT).

"Di dalam AD/ART Partai Golkar kan diatur sumber dana partai itu berasal dari iuran atau sumbangan kader dan lain-lain, serta bantuan dari negara. Maka iuran calon ketua umum ini boleh jadi sebagai iuran yang diatur dalam AD/ART," kata Idrus dijumpai di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (25/4).

Idrus mengatakan semangat pemberlakuan iuran tersebut adalah filosofi gotong-royong penyelenggaraan Munaslub. Atas dasar itu maka menurut dia, iuran dapat diterima secara rasional.

"Sebetulnya berapa pun jumlahnya kalau alasannya tidak ada tentu kita tidak mau. Tapi ini kan alasannya rasional, karena filosofi gotong-royong sumbangsih terhadap partai. Jumlahnya berapa tentu nanti dijelaskan panitia pengarah Munaslub," ujar Idrus.

Salah satu kandidat calon ketua umum Golkar itu menyampaikan, pada pekan ini DPP Partai Golkar akan melakukan rapat pleno guna menentukan hari penyelenggaraan Munaslub yang disesuaikan dengan waktu Presiden. Dalam rapat pleno itu akan dibahas juga masalah iuran kandidat caketum.

Sementara itu terkait kehadirannya di Kemenkumham, Senin ini, Idrus selaku Sekjen DPP Golkar hasil Munas Bali melakukan pengecekan terkait surat keputusan kepengurusan rekonsiliasi Partai Golkar yang akan segera disahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

SK kepengurusan rekonsiliasi itu akan menjadi landasan penyelenggaraan Munaslub Golkar yang rencananya dilakukan Mei 2016.

Ikuti Whatsapp Channel Republika