REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan masuk dalam daftar yang dimuat dalam Panama Papers. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun menilai Luhut perlu melakukan klarifikasi kepada publik terkait hal ini.
Menurut JK, Luhut juga telah melaporkan mengenai dugaan keterlibatannya dalam Panama Papers kepadanya dan Jokowi.
"Iya perlu klarifikasi, ke publik. Perlu. Pak Luhut sampaikan kepada saya masalahnya, ke Presiden otomatis. Sampaikan begini keadaannya, iya baik," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (25/4).
Lebih lanjut, JK menyampaikan, tak semua daftar nama yang masuk dalam Panama Papers terlibat dalam tindakan ilegal. Namun, ia tak membantah kemungkinan terdapat sejumlah nama yang memang melakukan tindakan kejahatan.
"Tidak semua yang ada di sini (Panama Papers) salah, itu halaman pertama. Percaya dulu itu jangan anda semua langsung vonis wow masuk Panama Papers penjahat, jangan," kata JK.
Menurut JK, saat krisis ekonomi melanda Indonesia, banyak pengusaha tanah air yang mencari modal dana ke luar negeri. Nama mereka pun masuk dalam daftar Panama Papers. Kendati demikian, JK menilai tindakan tersebut justru tak melanggar aturan.
"Pengusaha banyak masuk di situ (Panama Papers) justru untuk mencari modal bawa ke dalam negeri karena waktu itu krisis. Yang salah kalau tidak bayar pajak tapi simpan ke luar negeri, itu salah. Tapi kalau masuk dalam negeri kan justru dibutuhkan, tergantung masalahnya," jelas JK.
Sebelumnya, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan telah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (25/4) pagi. Luhut mengaku, salah satu hal yang dilaporkan pada Presiden adalah mengenai dugaan keterlibatannya dalam Panama Papers.
Menurutnya, Presiden juga tidak memberikan komentar apapun terkait Panama Papers. Namun, Luhut juga enggan memberikan penjelasan lebih detail mengenai klarifikasi yang dia sampaikan ke Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika