REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite Pemilihan Panitia Pengarah Munaslub Partai Golkar, Rambe Kamarulzaman, menyatakan kontroversi yang terjadi terkait iuran Rp 1 miliar oleh calon ketua umum (Caketum) tidak akan mempengaruhi hak pilih yang dimiliki caketum. Rambe pun menyebut, apa yang disampaikan Lawrence Siburian masih bersifat pendapat pribadi.

Sebelumnya, usai bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Ketua Komite Etik Panitia Pengarah Munaslub Partai Golkar, Lawrence Siburian, mengungkapkan, KPK melarang penarikan iuran atau setoran yang diwajibkan terhadap calon ketua umum Partai Golkar. Pasalnya, setoran tersebut dapat berpotensi menciptakan praktik gratifikasi.

Namun, Rambe menilai, apa yang dinyatakan Lawrence adalah pendapat pribadi dan bukan keputusan Komite Etik. Rambe pun mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan proses pemilihan ketua umum berdasarkan keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar.

''Itu (pernyataan Lawrence Siburian) baru pendapat pribadi. Ini proses yang kami bangun, dan yang kami lakukan merupakan hasil rapat pleno. Kami tetap, karena ini adalah komitmen kami,'' ujar Rambe di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (4/5).

Tidak hanya itu, keputusan adanya dana gotong royong dalam pelaksanaan Munaslub, lanjut Rambe, adalah keputusan bersama. Rambe pun memberi contoh, Barisan Muda Golkar sudah memberikan sumbangan sebesar Rp 300 juta untuk pelaksanaan Munaslub partai berlambang pohon beringin tersebut.

Rambe menambahkan, sebenarnya kontroversi soal iuran Rp 1 miliar terhadap calon ketua umum tidak perlu diperpanjang. Tidak hanya itu, Rambe menegaskan, kontroversi soal setoran uang itu pun tidak akan mempengaruhi proses pemilihan dan menghilangkan hak pilih dari caketum.

''Jadi saya kira sudah clear, waktu masih ada besok, masih ada pengundian nomor urut (bakal calon ketua umum Partai Golkar). Perlu kami sampaikan, semua itu tidak ada pengaruhnya dengan hak pilih,'' ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika