REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah diminta tidak melakukan intervensi dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar. Tokoh Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali pertengahan Mei nanti, memang sempat beredar adanya klaim dukungan Istana pada salah satu calom ketua umum.

“Tapi saya katakan apakah perlu partai Golkar menjadi kepanjangan tangan pemerintah seperti itu,” tutur Doli di Jakarta, Ahad (8/5).

Doli menambahkan, ada kabar yang beredar di kalangan Partai Golkar, bahwa salah satu calon ketua umum didukung oleh Istana (Presiden). Seharusnya, dalam proses pemilihan ketua umum Golkar, tidak perlu menggunakan klaim-klaim mendapat dukungan dari pihak pemerintah. Hal itu justru menunjukkan adanya intervensi yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi pada pemilihan ketua umum Golkar.

“Kalau ada intervensidari pemerintah, Setya Novanto didukung Istana, saya tidak peduli, jangan ada klaim tertentu dari calon,” tegas Doli.

Panitia Munaslub sudah menetapkan delapan calon ketua umum yang akan bertarung menduduki kursi Golkar nomor satu. Mereka akan merebutkan kursi ketua umum Golkar di Bali nanti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika