REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi pembangunan light rail transit (LRT) di Jabodetabek baru akan terwujud pada 2019. Hal ini mundur dari target sebelumnya yakni 2018.
Dirjend Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwiatmoko menjelaskan kemunduran target lantaran masih terdapat sejumlah aspek yang belum disepakati antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta, salah satunya mengenai pendanaan.
Pemprov DKI yang sebelumnya akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pembangunan tersebut, mengaku 'mundur teratur' pada akhir April lalu. Alasannya, tidak bisa menggunakan APBD karena mencakup antarprovinsi.
"Mungkin tidak bisa (rampung) sebelum Asean Games 2018. Saya perkirakan baru bisa selesai 2019," ujarnya dalam acara bertajuk Progres Pembangunan Perkeretaapian di Indonesia di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta, Selasa (10/5).
Ia mengibaratkan proyek yang dikerjakan PT Adhi Karya tidak bertuan. Oleh karenanya, diperlukan keputusan jelas mengenai pembiayaannya ke depan.
Hermanto menerangkan, dalam rapat terbatas (ratas) beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk proyek sepanjang 42 kilometer (km) itu dikerjakan Pemprov DKI Jakarta. Namun, pada 22 April, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan ketidaksanggupannya.
"Sesuai dengan arahan Pak Menteri Perhubungan keputusan apapun nantinya harus dibahas kembali dalam Ratas. Kemenhub siap menjalankan setiap amanah dari Bapak Presiden," katanya.
Berbeda dengan LRT Jabodetabek, Hermanto mengungkapkan, untuk LRT Palembang tetap ditargetkan beroperasi pada Juni 2018.
"Saat ini, pemerintah masih merevisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) proyek itu untuk kemudian mengadakan kontrak dengan PT Waskita Karya selaku kontraktor," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika